Pertentangan sosial

Telah di ketahui sebelumnya bahwa konflik di papua barat telah terjadi cukup lama , yakni telah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Konflik ini di karenakan keinginan beberapa oknum dari pihak papua barat yang menginginkan papua barat terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat menjadi NKRI. Nama organisasi ini saat ini di kenal dengan Organisasi Papua Merdeka  atau sering di singkat dengan OPM yang merupakan sebuah gerakan  dari rakyat papua itu sendiri. Organisasi ini didirikan pada tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Hal ini di karenakan OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Negara Indonesia. Penyatuan wilayah ini ke dalam Negara Indonesia sejak tahun 1969 merupakan hasil perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada penjajah yang lain.

            Sebelum membahas lebih jauh tentang konflik yang terjadi sebaiknya kita mengetahui kejadian yang terjadi pada beberapa puluh tahun yang lalu. 

Pada tahun 1949, setelah seluruh pasukan Jepang dan Amerika yang bertempur di Papua ditarik, Belanda mulai masuk dan mengembalikan lagi kekuasaan kolonialnya di Papua. Dalam perjanjian Pengakuan Kemerdekaan Indonesia pada tahun yang sama, Papua tidak termasuk kedalam perjanjian tersebut. Dan pada masa sesudahnya Belanda mencoba membuat Negara Papua. Diawali dengan terbentuknya Dewan Papua pada bulan April tahun 1961 dan pembentukan institusi-institusi seperti layaknya negara, juga pelatihan agar orang-orang Papua dapat mandiri.

Tetapi, karena takut nantinya Indonesia bisa bersekutu dengan Uni Soviet dan RRC maka pemerintah AS mencoba melobi dan memaksa agar Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia agar hubungan AS-Indonesia bisa membaik. Akhirnya pada tahun 1969 diadakan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang memutuskan Papua masuk ke wilayah Indonesia.

Penduduk asli Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain (dan memang pada kenyataanya juga tidak) maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia. Perjanjian tersebut oleh sebagian masyarakat Papua tidak diakui dan dianggap sebagai penyerahan dari satu tangan penjajah ke tangan penjajah yang lain.

Akibat hal ini, Oom Nicolas Jouwe, Seth Jafeth Roemkorem, Jacob Hendrik Prai merencanakan proklamasi kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Juli 1971. Tetapi, perselisihan antara Roenkorem dan Hendrik Prai menyebabkan OPM terpecah sebagai sebuah kekuatan militer dan menyebabkan kegagalan pendirian negara Papua. Sementara, pembasmian oleh militer Indonesia di bawah pimpinan Soehato semakin melemahkan OPM.

Namun OPM tidak berhenti untuk mewujudkan keinginan mereka. Mereka masih berusaha untuk bisa mewuudkan keinginan mereka. Mereka berusaha mendapatkan pengakuan dari PBB dan dunia internasional. Mereka juga meneror dan menggangu wisatawan asing atau orang indonesia sendiri yang pergi ke papua barat.

Adanya Gerakan Papua Merdeka di papua ini mendapat tanggapan dari rakyat papua sendiri dimana rakyat papua merupakan kumpulan dari ras negroid Melanesia. Ada beberapa pembagian pendapat terhadap orang papua dan masyarakat indonesia sendiri terhadap konflik ini diantaranya :  

Satu, golongan terbesar, yang merupakan kelompok tradisional.Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah terpencil yang sulit dijangkau di hutan-hutan. Mereka juga umumnya buta huruf, buta pendidikan, dan hidup sederhana dengan berburu dan bertani. Mereka juga umumnya tidak peduli dengan politik. Mereka biasanya anti terhadap orang-orang diluar suku mereka. Tetapi mereka menaruh simpati pada OPM yang dianggap sebangsa. Terutama semenjak perusahaan pertambangan asing mulai melakukan perusakan lingkungan di Papua.

Kedua, adalah mereka yang berpendidikan tinggi serta berwawasan luas. Mereka ini adalah kaum terpelajar dan telah menyaksikan ketimpangan sosial antara  papua dan daerah lain di Indonesia, Jawa misalnya. Mereka biasanya bersikap mendukung gerakan OPM.

Ketiga, adalah orang-orang yang duduk di pemerintahan, aparat-aparat pemerintah, dan para pengusaha. Mereka adalah orang-orang yang mendukung pemerintah Jakarta karena merasa mendapatkan keuntungan darinya.

Keempat, adalah golongan orang-orang biasa kelas menengah ke bawah yang tinggal di kota-kota dan daerah urban. Sikap mereka netral, tidak mau ambil pusing, dan terutama menghindari masalah baik dengan OPM maupun Pemerintah RI.

Tindakan pemerintah yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi Gerakan Papua Merdeka selama ini selalu represif. Mereka menganggap OPM adalah organisasi teroris dan harus dibasmi dengan kekuatan militer. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat seakan-akan ditujukan bagi kelanggengan investor asing untuk menanamkan modalnya di Papua. Selain itu, pemerintah juga kurang memperhatikan kondisi pembangunan ekonomi dan pendidikan di Papua. Akibatnya, Papua menjadi propinsi yang paling terbelakang di Indonesia padahal Papua adalah propinsi dengan sumber daya alam terbesar di Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa contoh tindakan represif oleh pemerintah RI.

Pada Januari dan Agustus 1996, OPM menyandera beberapa warga negara asing dan warga Indonesia; pertama dari kelompok peneliti dan kedua dari tempat pemotongan kayu. dalam aksi ini seorang sandera terbunuh dan sisanya berhasil dibebaskan oleh TNI.

Juga, pada Juli 1998, OPM mengibarkan bendera Bintang Kejora di sebuah menara air di kota Biak dan bertahan di sana selama beberapa hari sebelum TNI membasmi mereka. Tetapi berdasarkan laporan dari penduduk lokal terjadi pembantaian dalam tindakan tersebut. Masih banyak kasus-kasus yang lebih kecil lagi yang biasanya ditumpas pemerintah dengan militer.

Agar konflik ini segera selesai sebaiknya pemerintah dan OPM sendiri langsung bertemu dan mencari jalan keluar bersama agar konflik ini bisa cepat terselesaikan. Jika OPM tetap bersikukuh ingin melepaskan diri dari Indonesia, Indonesia hanya memiliki 2 pilihan yaitu melepaskan papua atau mempertahankan papua. Bila pemerintah memilih tetap mempertahankan papua pemerintah harus meningkatkan pendidikan , kualitas pembangunan , serta memberikan layanan kesehatan dan infrastruktur yang baik.  

           

            Dengan pertimbangan bila akan melepas papua di antaranya :

1.Tidak ada jaminan bahwa disintegrasi bisa berlangsung damai, Indonesia pernah melepaskan Timor Timur secara damai melalui referendum tahun 1998, tetapi kenyataannya kelompok-kelompok yang membela dan secara tidak langsung dibela oleh Indonesia melakukan pembunuhan dan pengerusakan di Timor Timur akibat kekecewaan mereka. Hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang melanggar hukum dan tidak beradab.

2.Tidak ada kepastian bahwa kemerdekaan bisa membawa suatu wilayah pada kemakmuran. Sekalipun Papua merdeka dan Freeport serta perusahaan asing lainnya berhasil diusir dari Papua, tidak ada yang mau menjamin bahwa warga Papua mampu mengelola kekayaan alam mereka dengan keahlian mereka sendiri terutama dalam waktu singkat karena kekurangan infrastuktur, modal, dan terutama sumber daya manusia yang cakap.